Pengertian, Tarif dan contoh Pajak Penghasilan PPh pasal 21 dan Badan Usaha

Pengertian, Tarif dan contoh Pajak Penghasilan PPh pasal 21 dan Badan Usaha – Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan harus membayar pajak karena sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yang berisi aturan diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan bruto yang diperoleh wajib pajak.

Table of Contents

Apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan?

Pengertian PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Apa saja undang undang yang mengatur seputar pajak penghasilan?

Berikut undang undang yang didalamnya terdapat aturan tentang pajak penghasilan

  • Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja
  • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  • Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 yang mengatur tarif terbaru Penghasilan Tidak Kena Pajak 2016 (PTKP terbaru).
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015
  • Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Siapa saja yang termasuk subjek Pajak PPh pasal 21?

  •  Pegawai.
  •  Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan peserta wajib pajak PPh 21.
  •  Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
    • Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
    • Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
    • Olahragawan.
    • Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
    • Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
    • Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
    • Petugas penjaja barang dagangan.
    • Petugas dinas luar asuransi.
    • Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
  •  Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan.
  •  Mantan pegawai.
  •   Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
    • Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
    • Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
    • Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
    • Peserta pendidikan dan pelatihan.
    • Peserta kegiatan lainnya.

Berapa tarif pajak Penghasilan terbaru ?

Berikut tarif pajak penghasilan terbaru :

  • WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50 juta adalah 5%
  • WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50 juta – Rp 250 juta adalah 15%
  • WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta adalah 25%
  • WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta adalah 30%

Berapa tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP?

Yang dimaksud wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah seperti pekerja lepas atau freelance, maupun pensiunan yang tetap menerima penghasilan secara rutin setiap bulannya.

Berikut  tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP:

  • Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
  • Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
  • Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
  • Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.
BACA JUGA:  Aturan dalam Menghitung & Mengisi penyusutan dan amortisasi fiskal

Berapa Besar Penghasilan tidak kena pajak [PTKP] yang terbaru?

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, berikut tarif penghasilan tidak kena pajak:

  • Wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 54 juta
  • Tambahan Rp 4,5 juta untuk wajib pajak yang sudah menikah
  • Tambahan Rp 54 juta untuk gabungan penghasilan suami dan istri
  • Tambahan Rp 4,5 juta untuk yang sudah memiliki tanggungan, maksimal tiga orang

Berikut Tabel Lengkap PTKP yang terbaru:

PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Uraian Status PTKP
Wajib Pajak TK0 54.000.000,-
Tanggungan 1 TK1 58.500.000,-
Tanggungan 2 TK2 63.000.000,-
Tanggungan 3 TK3 67.500.000,-

PTKP Wajib Pajak Kawin

Uraian Status PTKP
WP Kawin K0 58.500.000,-
Tanggungan 1 K1 63.000.000,-
Tanggungan 2 K2 67.500.000,-
Tanggungan 3 K3 72.000.000,-

PTKP Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung

Uraian Status PTKP
WP Kawin K/I/0 112.500.000,-
Tanggungan 1 K/I/1 117.000.000,-
Tanggungan 2 K/I/2 121.500.000,-
Tanggungan 3 K/I/3 126.000.000,-

Catatan: 

  • Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang
  • TK : Tidak Kawin
  • K : Kawin
  • K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung

Bagaimana cara Menghitung Pajak Penghasilan?

PKP (Penghasilan Kena Pajak) PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

  • Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.
  • Pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.
  • Bagi bukan pegawai seperti tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Komponen didalam Menghitung PPh pasal 21

  1. Penghasilan Bruto (Penghasilan Kotor) PPh Pasal 21
    Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto, adalah:

    1. Penghasilan Rutin
      Cara perhitungan PPh 21 2016 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti:

      1. Gaji Pokok
        Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu.
      2. Tunjangan
        Tunjangan adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Misalnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dll.
    2. Penghasilan Tidak Rutin
      Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti:

      1. Bonus
        Bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham.
      2. Tunjangan Hari Raya Keagamaan ( THR )
        THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan proporsional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.
      3. Upah Lembur
        Upah lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan.
    3. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan
      BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan lembaga nirlaba, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setiap warga negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Iuran BPJS ini dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah (tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa apakah gaji ini merupakan gaji pokok, gaji bruto, gaji bersih, dsb) yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Iuran BPJS yang termasuk dalam komponen cara perhitungan PPh 21 ini terdiri dari:

      1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
        Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Iuran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko:

        • Kelompok I : premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan.
        • Kelompok II : premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan.
        • Kelompok III : premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan.
        • Kelompok IV : premi sebesar 1,27% x upah kerja sebulan.
        • Kelompok V : premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan.
      2. Jaminan Kematian (JK)
        Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.
      3. Jaminan Kesehatan (JKes / BPJS Kesehatan) berlaku sejak Juli 2015
        Jaminan Kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak. Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai.
        Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Kesehatan terdiri dari gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap. Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dengan 1 anak. Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besarnya iuran adalah 1% per orang dari gaji/upah.
    4. Tunjangan PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)
      Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya, dalam hal ini bisa tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto. Sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih atau gross-up.
    5. Tunjangan BPJS (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)
      Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS (JKK, JK, JP, JKes) secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau gross up, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto.
  2. Pengurang Penghasilan Bruto
    Pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Termasuk di dalamnya adalah:

    1. Biaya Jabatan
      Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan bahwa sebagai pegawai pasti memiliki pengeluaran (biaya) selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaannya. Karena itu ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 bahwa biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan atau Rp 6 juta setahun. Dari staf biasa sampai direktur berhak mendapatkan pengurang penghasilan bruto ini.
    2. Biaya Pensiun
      Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara bulanan. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp 200.000,- per bulan atau Rp 2.400.000,- per tahun.
    3. Iuran BPJS yang Dibayarkan Karyawan
      Dalam hal iuran BPJS yang persentasenya dibayarkan karyawan, maka komponen dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut adalah:

      1. Jaminan Hari Tua (JHT)
        Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Jumlah iuran program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah 3,7%, sedangkan yang ditanggung tenaga kerja adalah 2%. Premi JHT yang diberikan pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan. Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT. Sedangkan premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto.
      2. Jaminan Pensiun (JP)
        Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan memberikan derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, cacat total atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun (JP) ini berlaku sejak Juli 2015. Iuran program JP adalah 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.
      3. Jaminan Kesehatan (JKes)
        Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh pegawai adalah 1%.
BACA JUGA:  Baca dan Download Peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Untuk menghitung pajak penghasilan PPh 21 berikut langkah langkahnya :

  1. Hitung penghasilan kita dalam setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
  2. Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan status kita.
  3. Hitung pengurang lainnya seperti : Tunjangan Biaya Jabatan 5% & Iuran Pensiun 5% dari penghasilan bruto, catatan: Tunjangan Biaya Jabatan Maksimal Rp. 6 juta per tahun, dan Tunjangan Iuran Pensiun maksimal 2,4 juta per tahun.
  4. Hitung Penghasilan bersih kita setelah dikurangi PTKP dll:
    • Penghasilan Bruto – PTKP – Iuran Jabatan & Pensiun.
  5. Kalikan Penghasilan bersih kita tadi dengan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku.

Metode Perhitungan Gaji Karyawan

 

  • Metode Gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)
    Metode gross ini diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh Pasal 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji bruto atau kotor pegawai tersebut belum dipotong PPh Pasal 21.Misalnya Ardi, seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000,-, maka:
    Gaji pokok : Rp 10.000.000,-
    PPh 21 (yang ditanggung sendiri) : Rp 220.883,-
    Gaji bersih (take home pay) : Rp 9.779.167,-
  • Metode Gross-Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)
    Metode gross-up ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.Misalnya Ardi, seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000,-, maka:
    Gaji pokok : Rp 10.000.000,-
    Tunjangan pajak (dari perusahaan) : Rp 259.796,-
    Total gaji bruto : 10.259.796,-
    Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan) : Rp 259.796,-
    Gaji bersih (take home pay) : Rp 10.000.000,-
  • Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)
    Metode net ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.Misalnya jika Ardi, seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000,-, maka:
    Gaji pokok : Rp 10.000.000,-
    Total gaji bruto : Rp 10.000.000,-
    Pajak yang ditanggung perusahaan : Rp 220.883,-
    Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan) : Rp 220.883,-
    Gaji bersih (take home pay) : Rp 10.000.000,-

 

Contoh cara Menghitung Pajak Penghasilan pada umumnya

Berikut contoh cara menghitung pajak penghasilan bagi yang memiliki NPWP

contoh-perhitungan-pajak-penghasilan-compressor

Contoh menghitung perkalian penghasilan kena pajak bersih [PKP Netto]

RUMUS-MENGHITUNG-PPH-compressor

 

Bagaimana aturan dalam pembulatan angka pada perhitungan penghasilan pajak?

Dalam menerapkan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Misalnya PKP sebesar Rp 2.500.750 dibulatkan menjadi Rp 2.500.000.

Apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Badan?

yang dimaksud dengan Pajak Badan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana Pengertian dari penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

BACA JUGA:  Cara Mencatat Transaksi Ke Jurnal Penerimaan Kas

Bagaimana cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan?

  • Mengetahui terlebih dahulu Penghasilan kena pajak Badan dengan cara  mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal
    • penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan
    • kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan. Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun secara berturut-turut.
  • Menghitung PPh yang terutang dengan cara mengkalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang berlaku.
    • Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010

Apa saja Syarat agar wajib pajak badan dalam negeri  dikenakan Tarif lebih rendah?

Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Berbentuk perseroan terbuka.
  • Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
  • Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal.

Berapa Tarif Pajak Badan Jika Dilihat dari Peredaran Bruto

Peredaran bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima, baik orang pribadi maupun badan.

  • Jika wajib pajak memilih untuk tidak melakukan pembukuan, PKP akan dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
  • Sebaliknya, jika wajib pajak melakukan pembukuan yang benar, penghitungan PKP dilakukan berdasarkan catatan yang tertulis di pembukuan

Berikut tarif dan Norma Penghitungan Penghasilan berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu:

Tarif dan norma perhitungan jika Peredaran Bruto hingga Rp50 Miliar

Penghasilan Kotor (Bruto)(Rp) Tarif Pajak
Kurang dari Rp4,8 Miliar 50% x 25% x Penghasilan Kena Pajak
Lebih dari Rp4.8 Miliar s/d Rp50 Miliar [(50%x25%) x Penghasilan Kena Pajak yang Memperoleh Fasilitas] + (25% x Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh Fasilitas

Tarif dan Norma Perhitungan jika Peredaran Bruto di atas Rp50 miliar

PPh badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar PPh badan tetap adalah 25% x penghasilan kena pajak.

Penghasilan Kotor (Bruto)

(Rp)

Tarif Pajak
Kurang dari Rp4.8 Miliar 1% x Penghasilan Kotor

(Peredaran Bruto)

Lebih dari Rp4.8 Miliar s/d Rp50 Miliar {0.25 – (0.6 Miliar/Penghasilan Kotor)} x PKP
Lebih dari Rp50 Miliar 25% x PKP

Contoh Perhitungan tarif PPh badan

Perusahaan Maju Bersama memiliki jumlah Penghasilan Kena Pajak senilai Rp.2.000.000.000, maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah

25% x Rp2.000.000.000 = Rp500.000.000.

Dan perlu Anda ketahui, penghasilan yang dipotong dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Usaha

Pada tahun 2018, PT Maju Bersama memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp2 Miliar. Maka besar pajak penghasilan PT Maju Bersama adalah:

Harapan. Maka, Pajak yang harus dibayar adalah

50% x 25% x Rp5 Miliar = Rp625 juta.

Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2018, PT Maju Bersama telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar Rp100 juta dan pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp200 juta. Maka, pajak penghasilan terutang PT Maju Bersama adalah

Rp625 juta – Rp100 juta – Rp200 juta = Rp325 juta.

Rp325 Juta adalah angka yang bisa dicicil oleh PT Maju Bersama ke kas negara atas penghasilan Badan Usaha di tahun 2018.

Inilah sisa pajak yang dibayar PT Maju Bersama ke Kas Negara atas pajak penghasilan badan usaha di tahun 2018. Pajak ini bisa dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat. Dalam bentuk tabel, berikut adalah ringkasan dari perhitungan pajak penghasilan PT. Maju Bersama.

No Keterangan Jumlah
1 Penghasilan Kotor 2.000.000.000
2 Kredit Pajak PPh 21 100.000.000
3 Kredit Pajak PPh 23 200.000.000
4 Pajak Penghasilan Badan (50% x 25% Rp2 Miliar) 625.000.000
5 Pajak Penghasilan Terutang ((4)-(2)-(3)) 325.000.000

 

Cari Catatan Disini

Best Deal

Catatan Terbaru Lainnya:

Originally posted 2019-02-12 10:03:25.