Kedudukan dan Macam Macam Hukum Pajak di Indonesia Menurut Para Ahli


Kedudukan dan Macam Macam Hukum Pajak di Indonesia Menurut Para Ahli – Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi  atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Secara umum, Macam macam hukum pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum pajak material (Material tax law) dan hukum pajak formal (Formal tax law).

Apa Kedudukan dari Hukum Pajak?

Menurut ahli: Rochmat Sumitro, hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum yaitu hukum perdata dan hukum publik, sehingga kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Menurut ahli: R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya.

Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Yang termasuk hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi, sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi.

Baca juga : Pengertian Pajak Menurut 6 Ahli Pajak

Apa Pengertian dari hukum  pajak material?

Pengertian hukum pajak material adalah peraturan yang mengatur tentang pajak yang siftnya umum.

Hukum pajak materiil memuat ketentuan-ketentuan/norma-norma tentang keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajaknya dan Sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak

Dengan perkataan lain, hukum pajak material adalah norma-norma yang menerangkan tentang obyek, subyek, dan besarnya pajak yang terutang. Juga termasuk di dalamnya:
a. Peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda;
b. Peraturan-peraturan tentang hukuman-hukuman tentang pelanggaran ketentuan pajak;
c. Peraturan-peraturan tentang tata cara pembebasan dan pengembalian pajak;
d. Peraturan-peraturan tentang hak mendahulu dan fiskus.

Apa contoh Wujud dari Hukum Pajak Material?

Hukum Pajak Material ini wujudnya berupa undang undang perpajakan seperti:
a. Undang-undang Nomor 36 tahun 2007, tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan undang-undang perubahannya.
b. Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, tentang Pajak Pertambahan Nilai barang (PPN) dan jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), beserta undang-undang perubahannya.
Undang-undang selain UU PPh dan UU PPN, hukum material dan hukum folmalnya masih tergabung dalam satu kitab undang-undang.
Ketentuan-ketentuan material hukum pajak ini harus dituangkan dalam undang-undang. Landasan hukum dari pajak-pajak termuat dalam UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang“. Maka secara yuridis formal tidak mungkin dipungut pajak jika tidak didasarkan undang-undang.
Menurut ahli : Prof. Dr. Rochmat Sumitro. SH, ketentuan-ketentuan hukum pajak material mutlak harus diletakkan dalam undang-undang. Ketentuan hukum pajak material ini meliputi obyek, subyek, dan besarnya pajak, sehingga dalam undang-undang ditentukan secara tegas dan jelas siapa yang dikenakan pajak, apa yang dikenakan pajak, dan berapa besarnya pajak. Kesemuanya ini adalah untuk memberikan kepastian hukum.

Apa Pengertian dari hukum pajak formil?

Pengertian Hukum pajak formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana hukum pajak material dilaksanakan. Umumnya terdiri dari hak, kewajiban, prosedur dan sanksi – sanksi.

Apa tujuan dari hukum pajak formil?

Tujuan hukum pajak formal adalah untuk melindungi baik fiscus maupun wajib pajak. Jadi untuk memberi jaminan, bahwa hukum materialnya akan dapat terselenggara setepat-tepatnya. Sering juga dikatakan bahwa hukum pajak formal mempunyai sifat mengabdi pada hukum pajak materialnya.

Apa contoh Wujud dari Hukum Pajak formal?

Hukum pajak formal tidak mutlak harus dimasukkan dalam undang-undang, tetapi tidak ada larangan untuk dimasukkan dalam undang-undang, bahkan ketentuan yang sedemikian yang dimasukkan dalam undang-undang akan lebih memberikan kepastian hukum yang lebih mantap.

Termasuk dalam ketentuan hukum pajak formal adalah Undang – Undang no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan undang-undang perubahannya.