Home Ekonomi Pengertian, syarat dan keuntungan Tax holiday : Pengurangan Pajak Hasil Badan

Pengertian, syarat dan keuntungan Tax holiday : Pengurangan Pajak Hasil Badan

(Last Updated On: February 12, 2019)

Pengertian, syarat dan keuntungan Tax holiday : Pengurangan Pajak Hasil Badan – Indonesia membutuhkan investor untuk bisa membiayai pembangunan negara. Untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan pajak yang berhubungan dengan pengurangan pajak hasil dengan ketentuan tertentu. Salah satu Kebijakan pajak tersebut berupa tax holiday

Apa itu yang di maksud dengan Tax holiday?

Menurut David Holland dan Richard J. Van., tax holiday adalah pembebasan pajak yang diberikan kepada perusahaan yang baru dibangun pada sebuah negara dalam periode tertentu

Apa keuntungan Mendapatkan Tax Holiday?

Jika pengajuan tax holiday diterima maka perusahaan akan dibebaskan dari pajak penghasilan badan selama 10 tahun paling lama dan minimal 5 tahun sejak dimulainya produksi komersial. Setelah itu perusahaan akan diberikan potongan pajak penghasilan dari pajak terutang sebanyak 50% selama 2 tahun.

Apa syarat pengajuan Tax holiday?

Tax holiday akan diberikan kepada investor dengan syarat memiliki rencana untuk menanamkan modal minimal sebesar satu triliun rupiah.

Tax holiday akan diberikan haknya apabila perusahaan yang akan menerima telah melakukan semua penanaman modalnya di Indonesia dan telah berproduksi secara komersial.

Apa Jenis perusahaan yang dapat mengajukan tax holiday?

Tax holiday akan diberikan pada perusahaan pioner yang bergerak di bidang industri pertambangan, industri mesin, dan/atau industri peralatan komunikasi.

BACA JUGA:  Pengertian Pajak Menurut 6 Ahli Pajak

Apa efek dan manfaat tax holyday bagi indonesia?

Maksud dari pemerintah memberikan  kebijakan pajak Tax holiday adalah untuk mengundang para investor mau berinvestasi di negaranya untuk membiayai pembangunan nasional.

Meski begitu, pemberian tax holiday  ini masih menuai kontroversi terutama pada dampak yang diakibatkan pada negara tersebut.

Berikut adalah beberapa dampak yang bisa muncul karena pemberian pengurangan pajak hasil badan:

1. Pendapatan negara

Negara akan mengurangi bahkan membebaskan perusahaan investor dari beban pajak yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu.

Hal ini bisa berdampak pada berkurangnya pendapatan negara dari segi pajak dalam jangka waktu pendek.Namun demikian dalam jangka panjang jusru bisa menambah pendapatan negara terutama setelah masa tax holiday.

Di sisi lain ada kekhawatiran perusahaan yang cenderung memanfaatkan tax holiday ini yang kemudian akan mengalihkan investasinya ke negara lain setelah masa tax holiday habis.

2.  Invetasi

Tujuan suatu negara memberikan tax holiday adalah untuk meningkatkan penanaman modal di negara tersebut. Tetapi tertariknya investor kepada sebuah negara tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pajaknya.

Ada hal-hal yang lebih menjadi pertimbangan bagi para investor misalnya adalah ideologi negara tersebut, infrastruktur, perekonomian nasional, politik, birokrasi, dan masih banyak lagi. Bahkan ada beberapa perusahaan di Indonesia yang tetap melanjutkan investasinya meski gagal mendapatkan tax holiday.

3. Lapangan pekerjaan

Dengan banyaknya investor yang mendirikan perusahaan di suatu negara maka masalah pengangguran bisa terbantu diatasi.

Berita Terbaru seputar perkembangan tax holiday di Indonesia

Sumber berita : https://nasional.kontan.co.id/news/sistem-aplikasi-oss-belum-rampung-pengajuan-tax-holiday-tersendat

Tanggal berita : 12 Februari 2019

BACA JUGA:  Contoh, Kegunaan, Bentuk dan Pengertian Buku Besar Akuntansi

Sistem aplikasi OSS belum rampung, pengajuan tax holiday tersendat

Pemerintah sudah memperluas insentif tax holidaylewat  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Meski begitu, hingga kini fasilitas perluasan tax holiday masih belum bisa dinikmati sepenuhnya, lantaran aplikasi sistem online single submission belum siap.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Husen Maulana mengatakan, setelah PMK nomor 150/2018 diterbitkan, sebenarnya sudah ada perusahaan yang ingin mengajukan permohonan mendapatkan fasilitas tax holiday.

Namun, pengajuan ini masih terhambat sistem aplikasi tax holiday di OSS yang belum selesai. “Pengajuannya menunggu sistem aplikasi tax holiday-nya selesai. Mudah-mudahan bulan ini sudah jadi,” tutur Husen kepada Kontan.co.id, Senin (11/2).

Maklum saja, selain memperluas sektor usaha dan cakupan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat memperoleh insentif tax holiday,PMK ini juga menyebutkan penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria untuk bisa mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Husen melanjutkan, pembahasan sistem aplikasi tax holiday kini tengah dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Badan Kebijakan Fiskal.

“Pembahasannya mulai dari alur prosesnya, proses verifikasinya, formulirnya seperti apa, notifikasinya seperti apa. Sudah dibangun sistemnya, tetapi masih terdapat hal-hal teknis dalam proses bisnis penerbitan tax holiday melalui OSS ini yang perlu disepakati bersama,” terang Husen.

Berdasarkan informasi informal yang diterima Husen, setidaknya terdapat lima perusahaan yang ingin mengajukan permohonan tax holiday sesuai dengan ketentuan PMK no. 150/2018. “Tetapi informasi ini masih perlu saya konfirmasi lebih lanjut. Tentunya kami akan menginformasikan kepada perusahaan tersebut apabila sistem aplikasinya sudah selesai,” tambah Husen.

BACA JUGA:  Baca dan download PPT seputar tarif pajak

Sementara itu, Kepala Subdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi, Direktorat Peraturan Perpajakan II Sulistyo Wibowo mengakui sampai saat ini belum ada tambahan wajib pajak yang sudah mendapatkan fasilitas tax holiday.

Menurutnya, penerima tax holiday baru sebanyak 12 wajib pajak dan fasilitas tax holiday ini masih mengacu pada PMK No. 35/2018. “Belum ada tambahan,” terang Sulistyo.

Berdasarkan data DJP, total rencana investasi dari 12 wajib pajak yang sudah mendapatkan fasilitas tax holiday tersebut sebesar Rp 210,8 triliun.

Dari total 12 wajib pajak yang mendapatkan tax holiday, 11 di antaranya merupakan penanaman modal baru sementara sisanya merupakan perluasan usaha yang sudah ada sebelumnya. Dari wajib pajak tersebut, terdapat empat wajib pajak yang bergerak pada infrastruktur ekonomi, tujuh wajib pajak yang bergerak di industri logam dasar hulu dan satu wajib pajak bergerak di industri kimia dasar organik.

Investasi-investasi baru tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Maluku Utara, Jawa Tengah, Bengkulu, Sulawesi Tenggara serta Banten. Sementara, investor tersebut berasa dari China, Hongkong, Singapura, Jepang, Belanda, Indonesia dan Malaysia.

 

Catatan Terkait Lainnya