Tata cara mengisi spt tahunan badan


Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mengisi SPT Tahunan PPh Badan 1771 tahun 2016?

Berikut hal hal yang harus di siapkan sebelum mengisi SPT tahunan PPh Badan 1771:

  • Menyiapkan arsip SPT Tahunan PPh Badan 1771 Tahun 2015.
  • Menyiapkan arsip SPT Masa PPN termasuk semua faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran Januari s/d Desember 2016.
  • Menyiapkan arsip SPT Masa PPh Pasal 21 Januari s/d Desember 2016.
  • Menyiapkan arsip bukti Pemotongan PPh Pasal 23 masa Januari s/d Desember 2016.
  • Menyiapkan arsip bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan SSP Pasal 22 impor masa Januari s/d Desember 2016.
  • Menyiapkan arsip bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)  masa Januari s/d Desember 2016.
  • Menyiapkan arsip Bukti Pembayaran PPh Pasal 25 Masa Januari s/d Desember 2016. Apabila termasuk Wajib Pajak dengan kewajiban berdasarkan PP nomor 46 Tahun 2013, maka yang disiapkan adalah Bukti Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 Masa Januari s/d Desember 2016.
  • Menyiapkan arsip Bukti Pembayaran atas STP PPh Pasal 25 Masa Januari s/d Desember 2016.
  • Menyiapkan Laporan Keuangan (Rugi Laba, Neraca), termasuk Laporan Keuangan hasil audit akuntan publik, serta data pendukungnya seperti :
  1. Buku besar pendukung Laporan Keuangan.
  2. Buku besar pembantu pendukung laporan keuangan.
  3. Rekening Koran/tabungan (rekening Koran/tabungan harus terpisah dengan kegiatan usaha lainnya dan milik pribadi, jadi rekening Koran/tabungan khusus transaksi perusahaan tersebut).
  4. Bukti penerimaan dan pengeluaran (kwitansi, bon, nota dan lain-lain).
  • Menyiapkan arsip akte pendirian dan atau akte perubahannya
  • Menyiapkan  lampiran SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016 seperti Daftar Penyusutan, Perhitungan Kompensasi Kerugian, daftar nominatif biaya entertainment, biaya promosi dan lain-lain.

Apa saja yang harus diperhatikan dalam pengisian SPT tahunan PPh Badan?

Yang harus diperhatikan dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 adalah :

  • Wajib Pajak harus melakukan equalisasi / pencocokan atas peredaran usaha antara lain:
  1. Peredaran usaha yang akan dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 dengan Dasar Pengenaan Pajak dan Faktur Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN Masa Januari s/d Desember 2016.
  2. Peredaran usaha yang akan dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 dengan Objek PPh Pasal 22 atas peredaran usaha dan bukti pemungutan/Bukti Pembayaran PPh Pasal 22  Masa Januari s/d Desember 2016.
  3. Peredaran usaha yang akan dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 dengan Objek PPh Pasal 23 atas peredaran usaha dan bukti pemungutan PPh Pasal 23 dari pihak lain Masa Januari s/d Desember 2016.
  4. Peredaran usaha yang akan dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 dengan Objek PPh Pasal 4 (2) atas peredaran usaha dan bukti pemungutan/Bukti Pembayaran PPh Pasal 4 (2) dari pihak lain Masa Januari s/d Desember 2016.
  5. Khusus untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban pajak sesuai PP 46 Tahun 2013, maka perlu juga di equalisasi antara Peredaran usaha PPh Badan yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan objek PPh Pasal 4 ayat 2 masa pajak masa Januari s/d Desember 2016.
  • Wajib Pajak harus melakukan equalisasi/pencocokan atas pembelian dan biaya usaha antara lain : 
  1. Pembelian dan biaya dengan faktur pajak masukan pada SPT Masa PPN Masa Januari s/d Desember 2016.
  2. Pembelian dan biaya dengan Objek PPh Pasal 21/26 pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Januari s/d Desember 2016.
  3. Pembelian dan biaya dengan Objek PPh Pasal 23/26 pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 yang menjadi kewajiban pemotongan PPh Pasal 23/26 oleh wajib pajak Masa Januari s/d Desember 2016.
  4. Pembelian dan biaya dengan Objek PPh Pasal 4 (2) pada SPT Masa PPh Pasal 4 (2) yang menjadi kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 (2) oleh wajib pajak Masa Januari s/d Desember 2016.
  • Wajib Pajak harus melakukan equalisasi/pencocokan atas komponen neraca antara lain :
  1. Posisi kas di neraca dengan buku kas per 31 Desember 2016.
  2. Posisi Bank di neraca dengan buku rekening koran per 31 Desember 2016.
  3. Posisi piutang di neraca dengan buku piutang per 31 Desember 2016.
  4. Posisi persediaan akhir di neraca dengan buku persediaan per 31 Desember 2016 dan dengan persediaan akhir di laporan laba rugi.
  5. Posisi aktiva di neraca dengan buku aktiva per 31 Desember 2016.
  6. Posisi hutang di neraca dengan buku hutang per 31 Desember 2016.
  7. Posisi modal di neraca dengan buku modal per 31 Desember 2016 dan dengan modal pada akte pendirian atau akte perubahan.
  • Wajib Pajak harus melakukan equalisasi / pencocokan atas persediaan awal dengan persediaan akhir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 1771 Tahun 2015.

Apa Saja Syarat Yang Harus dilengkapi sebelum melaporkan SPT tahunan PPH Badan?

Syarat Kelengkapan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771 Rupiah / 1771 $ Tahun 2016 Yang Disampaikan Dalam Bentuk Kertas adalah sebagai berikut :

NoNama/Bentuk

Lampiran/Formulir

Keterangan
I.Formulir
1.SPT Tahunan PPh Wajib

Pajak Badan / SPT

Induk (Formulir 1771

atau 1771/$)

Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia.
2.Lampiran I SPT

Tahunan PPh Wajib

Pajak Badan (Formulir

1771 – I atau 1771 – I/$)

Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).
3.Lampiran II SPT

Tahunan PPh Wajib

Pajak Badan (Formulir

1771 – II atau 1771 – II/$)

Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 17714/$ angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf f. Dalam hal

terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).

4.Lampiran III SPT

Tahunan PPh Wajib

Pajak Badan (Formulir

1771 – III atau 1771 – III/$)

Harus diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang telah dibayar melalui pemotongan /pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dipotong/dipungut diisi Nihil atau (-).
5.Lampiran IV SPT

Tahunan PPh Wajib

Pajak Badan (Formulir

1771 – IV atau 1771 – IV/$)

Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima / memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).
6.Lampiran V SPT

Tahunan PPh Wajib

Pajak Badan (Formulir

1771 – V atau 1771 –

V/$)

Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik

Modal, dan Jumlah Deviden yang dibagikan, dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris.

Catatan:

Daftar tersebut harus mencantumkan NPWP sebagai syarat kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan 1771.

7.Lampiran VI SPT

Tahunan PPh Wajib

Pajak Badan (Formulir

1771 – VI atau 1771 –

VI/$)

Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau memperoleh/ memberikan pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi dengan Tidak ada.
IILampiran Yang

Disyaratkan

1.Surat Setoran Pajak

(PPh Pasal 29)

Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/$) menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar. Dalam hal :

  1. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau
  2. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung Pemerintah,

maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan

2.Surat Setoran Pajak

Pasal 26 ayat (4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)

Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
3.Laporan Keuangan atau

Laporan Keuangan yang

telah Diaudit oleh

Akuntan Publik

Harus disampaikan.

Laporan Keuangan terdiri dari :

  1. Laporan Laba Rugi
  2. Laporan Neraca
4.Daftar nominatif

pengeluaran biaya

promosi

Harus disampaikan apabila terdapat pengeluaran biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
5.Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013.
6.Surat Kuasa KhususHarus disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani

selain Pengurus/Direksi Perusahaan.

IIILampiran Khusus
1.Daftar Penghitungan

Penyusutan / Amortisasi (Lampiran Khusus 1A/1B)

Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan / amortisasi.
2.Perhitungan

Kompensasi Kerugian

Fiskal (Lampiran

Khusus 2A/2B)

Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu.
3.Pernyataan Transaksi

Dalam Hubungan

Istimewa dan/atau

Transaksi dengan Pihak

yang merupakan

Penduduk Negara Tax

Haven Country

(Lampiran Khusus

3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-

2/3B-2 )

Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
4.Daftar Fasilitas

Penanaman Modal

(Lampiran Khusus 4A/4B)

Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal.
5.Daftar Cabang Utama

Perusahaan (Lampiran

Khusus 5A/5B)

Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.
6.Penghitungan Obyek

PPh Pasal 26 ayat (4)

(Lampiran Khusus

6A/6B)

Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap.

Catatan:

SSP lembar ke-3 harus dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4) tersebut di atas terutang.

7.Kredit Pajak Luar

Negeri (Lampiran

Khusus 7A/7B)

Harus disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar negeri.
8.Transkrip Kutipan atas

Elemen-Elemen

Laporan Keuangan

(Lampiran Khusus 8A-

1/8B-1, 8A-2/8B-2, 8A-

3/8B-3, 8A-4/8B-4, 8A-

5/8B-5, 8A-6/8B-6, 8A-7/8B-7, 8A-8/8B-8))

Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1771 atau 1771/$ dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Bagaimana Tata cara pengisian  SPT Tahunan PPh Badan 1771 Yang benar?

Berikut petunjuk tata cara pengisian SPT tahunan PPh badan sesuai dengan PER-19/PJ/2014 Tanggal 03 Juli 2014

Sumber Tulisan :